SELAMAT DATANG DI BLOG SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PAYUNGSARI UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. PANUMBANGAN KAB. CIAMIS PROV. JAWA BARAT

Minggu, 08 Februari 2015

Tak Ada Penjaringan Data di Luar Dapodik


Ilustrasi
Sebuah pengumuman tertempel di dinding ruangan Dapodik di Gedung E Lantai 5 Kompleks Kemdikbud, Senayan, Jakarta.
Jakarta (Dikdas): Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan sistem pendataan terhadap tiga entitas pendidikan yaitu siswa, sekolah, dan pendidik dan tenaga kependidikan. Keberadaannya dikukuhkan olehInstruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan. Dengan adanya peraturan tersebut, Dapodik menjadi satu-satunya sistem pendataan yang digunakan Kemdikbud.
Untuk menegaskan kembali Instruksi tersebut dan memberi amanat kepada instansi atau institusi yang tercantum dalam regulasi itu, Mendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 0293/MPK.A/PR/2014tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011. Surat tertanggal 11 Februari 2014 tersebut ditujukan kepada pejabat eselon I di lingkungan Kemdikbud, Sekretaris unit utama Kemdikbud, Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, semua Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, lembaga donor, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemdikbud.
Ada lima hal pokok yang disampaikan Mendikbud, yaitu:
  1. Untuk menjamin tersedianya data dan data statistik pendidikan tepat waktu dan akurat, Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) perlu segera melaksanakan Diktum Kedua Instruksi dimaksud (Instruksi Mendiknas Nomor 2 Tahun 2011).
  2. Penjaringan data dengan sistem pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bersifat relasional dan longitudinal, telah mencakup 3 (tiga) entitas data pokok yaitu Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta data Peserta Didik.
  3. Apabila ada unit kerja dan institusi yang memerlukan atribut data yang belum terjaring melalui Aplikasi Pendataan Dapodik, dapat menginformasikan kepada PDSP untuk segera dapat melengkapi atribut dimaksud pada Aplikasi Dapodik, sehingga tidak diperkenankan melakukan penjaringan data sendiri yang terpisah dari sistem pendataan Dapodik.
  4. Dengan terkumpulnya data melalui Aplikasi Dapodik yang mencakup 3 entitas data pokok pendidikan, maka PDSP segera menerbitkan statistik pendidikan dan memberikan akses informasi kepada pemangku kepentingan lainnya agar data yang dikumpulkan merupakan satu-satunya sumber (acuan) dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata.
  5. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan pengumpulan data kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Melalui surat ini Mendikbud kembali menegaskan bahwa “tidak ada lagi penjaringan data di luar sistem pendataan Dapodik.”* (Billy Antoro)

Dokumen terkait:

Penonaktifan NUPTK Padamu Negeri Tak Berlaku Bagi Dapodik


Copas dari : kkgjaro.blogspot.sg

NUPTK di Padamu Negeri Tidak di verval guna diaktifkan tiap semesternya ini adalah syarat milik padamu negeri, dinyatakan beberapa syarat yang telah dituliskan padamu negeri bahwa selama dua semester alias  satu tahun berturut-turut tidak mengerjakan verval nuptk guna keaktifan ptk padamu negeri maka dinyatakan NUPTK tidak aktif permanen di padamu negeri Bilamana dalam 2 periode semester berturut-turut PegID/NUPTK tidak aktif maka akan dinonaktifkan permanen secara otomatis oleh sistem Padamu Negeri pada tahun ajaran 2015/2016 nanti

Informasi tersebut menyebar kemana-mana yang efeknya cukup menakutkan terutama bagi PTK yang sudah tersertifikasi, bagaimana mungkin bisa menerima tunjangan profesi kalau NUPTK tidak aktif, belum lagi NRG atau nomor registrasi Guru akan di lakukan juga baca Verval NRG  dipadamu Negeri apakah kalau tidak aktif NRG atau tidak melakukan vervalnrg di padamu negeri akan tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi khususnya PTK yang berada pada wilayah naungan kemdikbud ?
Ketakutan para PTK terus beredar terutama si penerima tunjangan sertifikasi dengan warning yang diberikan padamu negeri, walau katanya Dapodik dan Padamu Negeri tidak terintegrasi informasi tersebut belum menjadi obat bagi ketakutan para ptk penerima tunjangan sertifikasi dan ditambah lagi muncul informasi bantahan dari pihak Padamu Negeri kalau NUPTK Dapodik dan Padamu Negeri terintegrasi semakin membuat bingung para ptk apa yang mesti dilakukan ditengah semangat yang tinggi untuk satu data dalam pendidikan namun nyatanya apa daya bagi ptk didaerah terlebih kurang dealnya cara pendataan dan cara input data yang memang harusnya sudah satu data dan tak perlu bertubi-tubi input data.
Penonaktifan NUPTK Padamu Negeri Tak Berlaku Bagi Dapodik
Data Pokok Pendidikan atau Dapodik ini sudah jelas maksud kata pokok ini adalah inti dan utama yang tak mungkin bisa diabaikan dan dijadikan acuan utama data pendidikan untuk semua aneka tunjangan, BSM,BOS Data UN, NISN dsb. penuh kepercayaan yang tinggi akan Dapodidas/Dapodikmen ini disinilahpenarikan data validasi untuk tunjangan sertifikasi lewat pengecekkan hasil sinkronisasi pada Lembar Info PTK dari berbagai hal yang terinput data tersinkronisasi sama sekali tak ada koneksi jelas dimana masuknya data padamu negeri untuk dapodik, terlebih bahasa penonaktifan nuptk oleh padamu negeri sementara pada dapodik sendiri atau p2tk dikdas kemdikbud pengelola tunjangan saat ini tak pula menyatakan nuptk bisa dibekukan apabila tidak dikerjakan di padamu negeri.
Dan akhirnya pernyataan tersebut jelas dinyatakan oleh  Yusuf Rokhmat, MT Staff Database Kemdikbud,  "Sesuai Instruksi Menteri, Tak ada pembekuan NUPTK semua Tunjangan dari Dapodik juga tak ada intervensi atau pembekuan NUPTK dari Padanya" jelas pria yang dikenal orang nomor satu di pendataan dapodikdas
Penonaktifan NUPTK Padamu Negeri Tak Berlaku Bagi Dapodik


Sementara dihal lain penerbitan NRGNomor registrasi guru juga tak bergantung verval NRG padamu negeri ini terbukti sudah terbitnya NRG bagi ptk yang baru tersertifikasi akan ada pada Lapor tunjangan dikdas milik p2tk kemdikbud atau lembar info ptk hasil data sinkronisasi dapodik bukan dari verval nrg padanya. jelas sudah pembekuan nuptk itu tak berlaku untuk dapodik dan tunjangan p2tk.


Sabtu, 18 Oktober 2014

Dapodikdas : Data Calon Peserta UN Tahun Ajaran 2014/2015







Data awal peserta UN tahun ajaran 2014/2015 merupakan data peserta didik kelas 6, Kelas 9 dan Kelas 12 hasil pengumpulan data melalui Dapodikdas dan Dapodikmen, yang terintegrasi dalam pengelolaan Data Warehouse Kemdikbud yang bersifat Online. Karena bersifat online maka perlu adanya koordinasi terkait dengan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (verval PD) yang bertingkat dari Satuan Pendidikan, Dinas Kab-Kota, Dinas Provinsi dan Pusat.
Tabel-tabel data individual peserta didik dan rangkuman data mulai dari satuan pendidikan, kab-kota, provinsi dan nasional merupakan hasil akumulasi dari proses pengelolaan DAPODIK (pengumpulan, integrasi, verifikasi-validasi, dan kompilasi) .

Salam
Pusat Data dan Statistik Pendidikan

Rapor Kurikulum 2013 Terintegrasi Dapodikdas


Aplikasi Dapodikdas juga dimanfaatkan untuk pengisian rapor Kurikulum 2013
Aplikasi Dapodikdas dimanfaatkan untuk pengisian rapor Kurikulum 2013.

Sejalan dengan diimplementasikannya Kurikulum 2013 di semua sekolah di seluruh Indoensia, aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) juga dimanfaatkan untuk pengisian rapor Kurikulum 2013. Integrasi ini sementara diperuntukan untuk jenjang SMP.

Dalam rapat antara Tim Pengembang Dapodik dengan Tim Pengembang Aplikasi Rapor Kurikulum 2013 jenjang SMP dibahas peluang struktur aplikasi rapor Kurikulum 2013 berada dalam aplikasi Dapodikdas. 

Kasubbag Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemendikbud mengatakan nantinya guru tinggal memasukan nilai rapor Kurikulum 2013 di aplikasi Dapodikdas.

“Jadi nilai rapor sudah terintegrasi dengan data Dapodik, tinggal memasukkan nilai saja,” kata Supriyatno yang SekolahDasar.Net kutip dari dikdas.kemdikbud.go.id (25/09/2014).

Dia menjelaskan selain menunjang efektifitas program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beragam tunjangan guru, Dapodikdas juga untuk menunjang implementasi Kurikulum 2013. 


Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2014/09/rapor-kurikulum-2013-terintegrasi-dapodikdas.html#ixzz3GSt6Z0td

Dapodikdas : Kebijakan Minimal 10 Siswa Berlaku Tahun Depan


Rasio minimal jumlah siswa 10 per rombel ditunda hingga tahun 2015
Rasio minimal jumlah siswa 10 per rombel ditunda hingga tahun 2015 (ilustrasi via tribunnews)

Para guru sempat dibuat khawatir karena tidak diakuinya Jumlah Jam Mengajar (JJM) liniernya di data laman Info PTK (Pendidik Tenaga Kependidikan) karena siswanya kurang dari 10 anak. Dengan tidak validnya data yang dikirim melalui aplikasi Dapodikdas itu bisa membuat guru gagal menerima tunjangan profesi.


Kabar terbaru dari Admin P2TK Dikdas, Ibnu Aditya Karana melalui grup facebook Infopendataan Dikdas (03/10/2014) menyatakan bahwa kebijakan minimum 10 siswa per rombel untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) ditunda sampai tahun 2015. 



"Kebijakan minimum 10 siswa pada rombel yang bukan paralel ditunda hingga tahun depan, mengingat masih ada beberapa daerah yang sedang atau belum selesai melakukan regrouping sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik di bawah rasio minimum", tulis Ibnu.



Pihaknya menghimbau kepada seluruh Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan pemerintah daerah untuk lebih jeli dan paham terhadap peraturan dan ketentuan dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan pendidikan yang lebih baik.



Sebelumnya P2TK Dikdas menjadikan Kepmendiknas nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang perincian ketentuan persyaratan pendirian sekolah sebagai dasar kebijakan ini. Dalam Kepmendiknas tersebut ditetapkan jumlah minimal siswa per rombel untuk SLB 5 siswa, TK-SD 10 siswa, dan SMP-SMA 20 siswa. 


Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2014/10/kebijakan-minimal-10-siswa-berlaku-tahun-depan.html#ixzz3GSscEih1

Data Calon Peserta UN Diambil dari Dapodik


Data CaIon Peserta UN Diambil dari Dapodik
Surat edaran PDSP tentang Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data Calon Peserta UN Tahun Pelajaran 2014/2015.

Data caIon peserta Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015 akan diambil dari data pokok pendidikan (Dapodik). Periode pengiriman data Dapodik dari sekolah untuk calon peserta UN akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 

"Penjaringan data dilakukan melalui mekanisme pendataan Dapodik Dikdas dan Dikmen", sebagaimana tertulis dalam surat edaran nomor 3640/P3/LL/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang pemberitahuan verifikasi dan validasi data calon peserta UN 2014/2015 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Sekolah.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) akan mengirim data peserta UN ke Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud. Sekolah harus memastikan data sekolah, data PTK khusus Kepala Sekolah, data peserta didik dan data rombongan belajar sudah terisi dengan lengkap dan benar.

Operator sekolah yang ditugasi Kepala Sekolah dengan pemberian surat tugas/surat keputusan segera melakukan verifikasi dan validasi (verval) data peserta didik di sekolahnya melalui laman http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id. Kepala Sekolah adalah penanggung jawab data di sekolahnya.

Pada tahun sebelumnya, ujian akhir UN di SD berubah menjadi Ujian Sekolah (US). Mekipun demikian, mata pelajaran yang diujikan tetap sama, yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Tahun pelajaran 2014/2015 ini jenjang kelas 6 SD juga masih memakai kurikulum lama, KTSP. 


Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2014/10/data-caion-peserta-un-diambil-dari-dapodik.html#ixzz3GSs9QTh9

Operator Sekolah Mendapat SK dan Dibiayai BOS


Kepala sekolah menugaskan operator sekolah dan diberikan SK.

Operator sekolah sebagai pelaksana penjaringan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di tingkat sekolah akan mendapatkan surat tugas atau Surat Keputusan (SK) yang berlaku selama 1 tahun. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab Dapodik sekolahnya diminta menunjuk salah seorang pendidik atau tenaga kependidikan di sekolahnya sebagai operator sekolah. Hal ini sesuai dengan surat edaran Dirjen Dikdas Kemdikbud tentang persiapan penjaringan data tahun 2014/2015.

Disebutkan pula dalam surat edaran yang ditujukan untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah tersebut, bahwa pembiayan yang ditimbulkan dari pendataan Dapodik dapat diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai petunjuk teknis BOS 2014. Penjaringan data untuk semseter 1 tahun pelajran 2014/2015 akan dimulai pada 1 Agustus 2014 mendatang dengan menggunakan Aplikasi Dapodikdas versi 3.00. 

Sistem Dapodik menjaring tiga entitas data, yaitu data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan satuan pendidikan (sekolah). Penjaringan data ini dilakukan secara online melalui sebuah aplikasi. Data tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan dalam pelaksanaan program yang bersifat transaksional dengan daerah maupun langsung dengan sekolah, seperti: penyaluran dana BOS, rehab, tunjangan guru, dan subsidi siswa miskin.

Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang dikirim. Secara teknis, Kepala Sekolah mengumpulkan instrumen pendataan terkait siswa, guru, dan sekolah. Data tersebut diserahkan kepada operator sekolah dimasukkan dan dikirim ke server pusat sistem Dapodik. Umumnya sekolah yang perhatian, operator sekolah bekerja dengan tenang. Semua variabel datanya dilengkap sehingga dana BOS, tunjangan guru, dan lain-lain berjalan lancar.